Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan Perppu untuk mengatur tindak pidana penyadapan yang dinilainya sangat serius.
Ia menyebut dugaan penyadapan terhadap kepala negara tersebut lebih serius daripada skandal Watergate di Amerika Serikat.
Habiburokhman menyampaikan pandangan itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Menurutnya, penyadapan dalam Watergate dilakukan oleh kompetitor politik, sedangkan perkara ini diduga melibatkan pihak yang seharusnya melindungi Presiden.
Ia menyayangkan dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan tersebut.
Habiburokhman menilai kepolisian semestinya menjalankan tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, termasuk terhadap Presiden sebagai kepala negara.
Namun, menurutnya, dugaan tindakan penyadapan justru melibatkan pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi.
Atas pertimbangan itu, ia mendorong Presiden mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.
Habiburokhman berpendapat pasal makar saja belum cukup menggambarkan tingkat keseriusan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Ia menyebut Perppu dapat dipertimbangkan dalam situasi mendesak untuk mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara ini.
Keempat tersangka tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
