Polda NTB belum mengambil tindakan terhadap sejumlah perwira yang disebut menerima uang dari Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini.
Nama-nama itu muncul dalam perkara dugaan suap proyek PT Air Minum Giri Menang, yang dikenal dengan singkatan PT AMGM.
Kepolisian menyatakan masih menunggu hasil persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram sebelum menentukan langkah lanjutan.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Kholid mengatakan, pihaknya akan mencermati seluruh keterangan yang disampaikan selama sidang.
“Sambil menunggu semua hasil dari persidangan untuk langkah tindak lanjut yang akan dilakukan,” kata Kholid, Jumat, 6 November 2026.
Dugaan aliran uang kepada sejumlah anggota Polri mencuat dalam sidang lanjutan perkara suap proyek PT AMGM pada Rabu, 4 November 2026.
Sidang tersebut dipimpin majelis hakim Fadhli Hanra. Direktur Operasional PT AMGM, Dadi Rahman, memberikan kesaksian mengenai penyerahan uang.
Dadi mengungkapkan, uang itu berasal dari kas perusahaan dan diserahkan atas perintah LAZ.
Dalam kesaksiannya, ia menyebut beberapa anggota kepolisian yang diduga menerima uang. Salah satunya Andi Rosi, mantan Kanit Tipidter Polresta Mataram.
Andi disebut menerima Rp50 juta. Keterangan mengenai nominal tersebut disampaikan Dadi dalam persidangan perkara dugaan suap itu.
Nama Kompol I Made Yogi Purusa Utama juga disebut dalam kesaksian. Ia merupakan mantan Kasat Reskrim Polresta Mataram.
Menurut Dadi, Made Yogi disebut menerima Rp50 juta dalam dua kesempatan berbeda.
Nama lain yang disampaikan Dadi adalah Muhaemin, mantan Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB yang kini menjabat Kapolres Lombok Utara.
Dadi menyebut Muhaemin menerima Rp70 juta pada Agustus 2024, lalu Rp70 juta lagi pada Desember 2024.
Ia juga menyampaikan adanya tambahan penyerahan Rp15 juta kepada Muhaemin pada 2025.
Ringkasan angka yang disebut dalam kesaksian: Andi Rosi, Rp50 juta; I Made Yogi Purusa Utama, Rp50 juta dalam dua kesempatan; Muhaemin, Rp70 juta, Rp70 juta, dan Rp15 juta.
Nama dan nominal tersebut berasal dari keterangan Dadi di persidangan. Polda NTB belum mengumumkan tindakan terhadap para perwira yang disebut.
Kholid menyampaikan, kepolisian akan menunggu seluruh hasil persidangan sebelum menetapkan tindak lanjut atas fakta-fakta yang terungkap.
Artinya, saat ini Polda NTB masih mencermati jalannya perkara. Keputusan berikutnya akan ditentukan setelah hasil persidangan diperoleh.
Dalam sidang yang sama, hakim anggota Fadhli Hanra meminta jaksa penuntut umum KPK menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Permintaan itu berkaitan dengan perkara dugaan suap proyek PT AMGM dan keterangan yang muncul selama pemeriksaan saksi.
Persidangan juga mengungkap dugaan penggunaan uang untuk membiayai sejumlah kebutuhan pribadi LAZ.
Menurut keterangan yang muncul di sidang, uang tersebut diduga digunakan melalui rekening ajudan LAZ, Lalu Fathon Ahimsa.
Dugaan penggunaan rekening ajudan menjadi bagian lain dari hal-hal yang terungkap dalam pemeriksaan perkara tersebut.
Sobat pembaca, nama-nama dan nominal dalam laporan ini merujuk pada kesaksian Dadi di persidangan, sementara Polda NTB masih menunggu hasilnya.
Belum ada langkah lanjutan dari kepolisian yang disampaikan terhadap para perwira tersebut. Polda NTB menyatakan masih mencermati proses persidangan.
Kasus yang sedang disidangkan berkaitan dengan dugaan suap proyek PT AMGM. Sejumlah keterangan mengenai aliran uang turut muncul di persidangan.
Dadi menyebut penyerahan uang dari kas perusahaan dilakukan atas perintah LAZ. Keterangan itu menjadi bagian dari kesaksiannya.
Untuk Andi Rosi, kesaksian menyebut dugaan penerimaan Rp50 juta. Ia disebut pernah menjabat Kanit Tipidter Polresta Mataram.
Sementara itu, I Made Yogi Purusa Utama disebut menerima Rp50 juta dalam dua kesempatan. Ia pernah menjabat Kasat Reskrim Polresta Mataram.
Kesaksian tentang Muhaemin merinci tiga penyerahan uang, yakni Rp70 juta pada Agustus 2024, Rp70 juta pada Desember 2024, dan Rp15 juta pada 2025.
Muhaemin pernah menjabat Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB dan kini menjadi Kapolres Lombok Utara, sebagaimana disebut dalam laporan persidangan.
Seluruh keterangan itu disampaikan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Mataram dan dipimpin majelis hakim Fadhli Hanra.
Polda NTB belum menyampaikan kesimpulan atas dugaan tersebut. Kepolisian menunggu hasil persidangan sebagai dasar menentukan tindak lanjut.
Keterangan Muhammad Kholid pada Jumat, 6 November 2026, menegaskan sikap kepolisian yang masih menunggu seluruh hasil dari persidangan.
