Anggota Komisi XIII DPR RI Rofik Hananto menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan perkara biasa. Menurutnya, kasus tersebut menjadi peringatan bagi perlindungan privasi masyarakat Indonesia.
Dalam keterangan tertulis pada Minggu (8/11/2026), politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan dugaan penyadapan terhadap presiden dan pejabat negara tidak semata-mata persoalan internal aparat. Ia mengingatkan bahwa negara tidak boleh membuat masyarakat merasa terancam.
Rofik juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan kewenangan intelijen dan penyadapan oleh aparat. Ia menilai penyalahgunaan kewenangan semacam itu dapat mengancam rasa aman masyarakat apabila tidak ditangani secara serius.
Karena itu, Rofik meminta Bareskrim Polri bersama aparat penegak hukum terkait menyelidiki perkara tersebut secara menyeluruh. Ia menegaskan, penyidikan sebaiknya tidak berhenti pada orang yang menjalankan penyadapan secara teknis.
Menurut Rofik, penyidik perlu mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor utama, termasuk motif dan pihak yang memberikan perintah. Ia juga meminta agar kepentingan di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut ditelusuri.
Rofik meminta penyidik menelusuri barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Daftar yang ia sebut mencakup perangkat komunikasi, rekaman, aliran informasi, komunikasi terkait, serta penggunaan hasil penyadapan.
Penelusuran itu, menurutnya, diperlukan agar semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Ia menegaskan bahwa pengungkapan perkara perlu menjangkau seluruh rangkaian dugaan tindakan, bukan hanya pelaksana teknis.
Rofik turut menyinggung kemungkinan penerapan pasal makar dalam KUHP Nasional jika penyidik menemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Ia menyebut Pasal 191 dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, ia menegaskan penerapan kedua pasal itu harus bertumpu pada alat bukti yang sah dan proses pembuktian objektif. Menurutnya, langkah hukum perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rofik berharap penanganan kasus ini dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola institusi penegak hukum. Ia secara khusus mendorong pengawasan lebih ketat atas kewenangan intelijen dan penyadapan.
